oleh

Bupati Pakpak Bharat Ikuti Rakor Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Bersama KPK RI

Pakpak Bharat, mitrabhayangkara.com- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) menggelar koordinasi bersama empat kabupaten, pada Kamis (10/6/2021), di Aula Kantor Bupati Karo, Jalan Jamin Ginting, Kabanjahe.

Koordinasi yang diikuti Pemkab Pakpak Bharat, Kabupaten Karo, Dairi serta Langkat ini, membahas tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang terintegrasi dengan beberapa pemerintah daerah dalam mencegah tindakan yang dapat berpotensi mengarah ke indikasi korupsi.

Koordinator Supervisi (Korsub) I KPK RI, Didik Agung Wijanarko, mengungkapkan, kegiatan ini merupakan agenda rutin dari bagian Korsub untuk memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah mengenai bagaimana pencegahan agar tidak terjadi korupsi di pemerintahan.

“Ini merupakan ajakan untuk meniadakan niat dan mengajak bagaimana langkah untuk pencegahan ,” ujar Didik.

Didik juga menjelaskan, ada beberapa hal yang patut dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menghindari kerawanan terjadinya indikasi tindak pidana korupsi yakni rutin melakukan Monitoring Control for Prevention (MCP).

Dia juga menambahkan,  MCP ini merupakan laporan dari pemerintah daerah yang diserahkan ke pihak KPK, yang berisikan laporan aset, serapan pajak, dan lainnya.

Untuk laporan MCP sendiri KPK telah menetapkan standar kepatuhan sebesar 80 persen.

“Jadi Pemda harus melaporkan beberapa poin melalui MCP, yang di dalamnya berisikan areal yang rawan terjadi korupsi.  Dengan langkah itu, kita meminimalisir kesempatan terjadinya korupsi sehingga tidak ada niat dan kesempatan,”jelas Didik.

Bupati Pakpak Bhara,t Franc Bernhard Tumanggor  menyambut baik acara ini, karena kegiatan seperti ini  merupakan modal dan pembelajaran. Dan sekaligus koordinasi dengan KPK RI dan instansi terkait yang ada di Pemerintahan Kabupaten Pakpak Bharat.

“Kami berkomitmen untuk menjadikan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat yang bersih, good goverment dan clean government, sehingga  terhindar dari tindak pidana korupsi yang merugikan negara dan daerah serta menciptakan pembangunan yang efektif dan efisien demi kesejahteraan masyarakat yang Nduma,”kata Bupati .

 

Penulis : db

Editor   : spy

News Feed