oleh

Bupati Pakpak Bharat Sampaikan Nota Jawaban atas Pandangan Fraksi Terkait Ranperda APBD TA 2022

Pakpak Bharat, mitrabhayangkara.com – Bupati Pakpak Bharat sampaikan nota jawaban atas pemandangan umum Fraksi-fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2022, Kamis (25/11/2021), di ruang sidang paripurna DPRD Kabupaten Pakpak Bharat, di Sindeka Salak.

Nota jawaban Bupati  dibacakan oleh Sekda Pakpak Bharat, Sahat Banurea S.Sos M.Si yang tersaji dalam bentuk data dan informasi yang akurat dengan mengacu pada kondisi objektif terkait sejumlah pertanyaan dan saran yang diajukan oleh anggota DPRD yang dimulai dari Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Gabungan Bangkit Bersatu dan Fraksi Gabungan Amanat Perjuangan Sejahtera serta pertanyaan perseorangan  melalui  pemandangan umum Fraksi-fraksi pada Rancangan Peraturan Daerah APBD, beberapa waktu lalu.

Nota jawaban ini menyatakan, bahwa pemerintah mengapresiasikan saran dari Fraksi Demokrat, bahwa penyusunan APBD tahun anggaran 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 27 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022 dan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri No.910/4350/SJ Tanggal 16 Agustus 2021 tentang penyusunan Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

R-APBD Tahun Anggaran 2022 berorientasi mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui program kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan misi meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, peternakan, budaya dan potensi lokal untuk mempercepat pertumbuhan serta pemerataan ekonomi rakyat melalui penguatan desa dan pemberdayaan masyarakat bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang berdampak terhadap daya saing ekonomi daerah dan mengentaskan kemiskinan.

“Terkait dengan pemenuhan hak-hak  masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat telah dialokasikan anggarannya sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku,”kata Bupati yang dibacakan Sekda.

Prioritas pembangunan daerah merupakan penjabaran visi dan misi  yang kemudian dituangkan kedalam 8 butir prioritas pembangunan daerah.

Hal ini dijelaskan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021-2026.

Prioritas pembangunan yang telah ditetapkan mendukung pemulihan ekonomi melalui program  kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan OPD terkait.

“Dapat kami tambahkan, bahwa belanja-belanja yang bersifat material yang di rencanakan untuk menunjang prioritas pembangunan dan pemulihan ekonomi sudah disusun se optimal mungkin dalam rancangan APBD tahun anggaran 2022 dan kita harapkan bersama dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat,”kata Bupati.

Dalam kesempatan ini juga disampaikan, bahwa Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 20.500.675.000,- (dua puluh miliar lima ratus juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), adalah merupakan target PAD yang sudah dirasionalkan dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan regulasi yang ada serta melalui analisis masing-masing OPD, pengelola pajak dan retribusi sehingga target tersebut mengalami perbedaan dengan target RPJMD.

Adanya penurunan target PAD tahun 2022 terutama disebabkan adanya perubahan mata anggaran berupa pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional FKTP yang merupakan pendapatan transfer sehingga dialihkan menjadi pendapatan hibah.

Hadir dalam kesempatan ini unsur pimpinan dan anggota DPRD Pakpak Bharat, unsur Forkopimda, pimpinan OPD serta pejabat struktural, tokoh masyarakat serta unsur lainnya.

 

Penulis : db

Editor   : spy

 

News Feed