oleh

DPRD Depok Desak Damkar Jelaskan Dugaan Korupsi yang Dibongkar Sandi

Depok, mitrabhayangkara.com – Anggota Damkar Depok, Sandi, menjadi viral di media sosial usai membongkar dugaan korupsi yang terjadi di internal kantornya. Wakil Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo meminta Damkar Depok segera klarifikasi dugaan korupsi itu.

“Tentunya juga pihak damkar harus bisa memberikan penjelasan dan klarifikasi terkait berita itu,” ujar Hendrik kepada detikcom, Selasa (13/4/2021).

Menurutnya, dugaan korupsi ini mesti didalami betul kebenarannya. Hal tersebut agar tak menjadi simpang siur dan isu liar di jagat maya.

“Persoalan yang timbul ini perlu didalami kebenarannya seperti apa sehingga kalau ada laporan ke pihak berwajib maka sudah selayaknya untuk didalami. Jangan berkembang menjadi liar di medsos tanpa jelas kebenarannya seperti apa,” jelasnya.

Sebelumnya, Sandi membongkar dugaan korupsi dengan melakukan aksi protes di Balai Kota Depok hingga viral. Dalam aksi itu, Sandi membawa poster bertulisan ‘Bapak Kemendagri tolong, untuk tindak tegas pejabat di dinas pemadam kebakaran Depok. Kita dituntut kerja 100 persen, tapi peralatan di lapangan pembeliannya tidak 10 persen, banyak digelapkan!!!’.

Sandi juga membawa poster yang bertulisan ‘Pak Presiden Jokowi tolong usut tindak pidana korupsi Dinas Pemadaman Kebakaran Depok #StopKorupsiDamkar’

Salah satu dugaan korupsi yang diungkap Sandi ialah pengadaan sepatu pada 2018. Menurut Sandi, sepatu yang diterima oleh dia dan rekan kerja ini tidak sesuai dengan spesifikasi.

Sandi menyebut ada dugaan pemotongan terkait insentif mitigasi dan penyemprotan disinfektan. Seharusnya, setiap petugas mendapatkan insentif Rp 1,7 juta, tapi yang diterima hanya Rp 850 ribu. Sandi mengaku menerima ancaman berupa desakan untuk mengundurkan diri hingga diberi surat peringatan (SP) oleh atasannya seusai aksinya itu. Pihak damkar telah menepis tudingan Sandi.

Kepala Dinas Damkar Depok Gandara membantah dugaan tersebut. Dia menyatakan perlengkapan Damkar sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Tidak benar apa yang disampaikan. Perlengkapan sesuai dengan aturan,” ujar Gandara saat dimintai konfirmasi detikcom, Senin (12/4).

Gandara mengklarifikasi soal pemotongan insentif yang juga disoal oleh Sandi. Menurutnya, insentif dipotong untuk BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).

“Penjelasan dari bidang yang menangani, sebetulnya potongan itu buat BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang menjadi kewajiban anggota dan potongan tidak sebesar itu. Teknisnya bisa tanya ke bidang,” imbuhnya.

 

Sumber : detik.com

Editor    : spy

 

News Feed