oleh

Dua Fraksi DPRD Tapanuli Utara Walk Out Saat Rapat Paripurna, Ini Alasannya

Taput, mitrabhayangkara.com – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) yang digelar pada Selasa (19/1/2021) lalu, dengan agenda penyampaian Nota Pengantar Bupati Taput atas ranperda tentang APBD Taput Tahun Anggaran 2021, diwarnai walk out dari dua fraksi.

Ketua DPRD Taput, Poltak Pakpahan, sebagai pimpinan sidang, mengawali kata pengantar dan membuka rapat tersebut, langsung mendapat interupsi dari salah satu anggota DPRD, Tota Situmeang, yaitu Ketua Partai Hanura.

Tota mengatakan, bahwa sesuai dengan peraturan dan Undang-undang yang berlaku, bahwa rapat paripurna tersebut cacat prosedural.

Hal tersebut disebabkan, belum adanya nota kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang Rancangan KUA PPAS, pada November 2020 karena keterlambatan pengajuan draf.

Keterlambatan pengajuan draf  KUA PPAS, tidak menjadi penghalang bagi DPRD Taput untuk membahas hal tersebut dikarenakan kecintaan kepada Kabupaten Tapanuli Utara, pada November tahun 2020.

Tota Situmeang meminta kepada pimpinan sidang agar memberika waktu 15 menit untuk diadakan agenda penandatangan nota kesepakatan.

Fraksi Hanura beranggapan, bahwa pada rapat paripurna tersebut tidak lagi ada tanggapan fraksi karena sudah adanya pembahasan KUA PPAS.

Dimana pada sidang yang mulia ini, Fraksi Hañuara cuma meminta agar  dibuat penandatangan nota kesepakatan bersama.

Permohonan dari Fraksi Hanura yang disuarakkan oleh Tota Situmeang, tidak diakomodir dan akhirnya memilih  walk out  dari paripurna tersebut.

Hal senada juga dikatakan Dapot Hutabarat, selaku anggota Fraksi Garda Persatuan yaitu gabungan dari Partai Demokrat, Partai Perindo, dan Partai Gerinda.

Dia juga meminta kepada pimpinan sidang agar pembahasan APBD Kabupaten Taput dibahas, sesuai dengan aturan dan peraturan dan mekanisme yang sudah diatur oleh perundang-undangan.

Dapot mengatakan, bahwa pada tanggal 27 November 2020, Fatimah Hutabarat dan Reguel Simanjuntak, sudah memimpin Rapat Badan Anggaran terkait KUA PPAS yang sudah  disepakati bersama pada saat itu.

Postur anggraran sudah ditetapkan hasil singkronisasi dari dari rapat-rapat komisi dan juga hasil kunjungan lapangan dari rekan-rekan anggota  dewan.

Sehingga postur anggaran tersebut sudah ada, ungkapnya.

Pada tanggal 27 November 2020, Dapot Hutabarat kembali mengingatkan kepada pimpidan rapat, hari itu, bahwa sudah terjadi kesepakatan KUA PPAS, hanya tinggal memparipurnakannya saja, tidak seperti yang diungkapkan oleh pimpinan sidang.

Dia juga meminta kepada pimpinan, alangkah baiknya kalau dua opsi yang dibuat di Banmus, pada tanggal 18 Januari 2021 agar dibawakan ke paripurna, agar menjadi kesepakatan bersama.

Dimana Banmus bukan membuat keputusan, tetapi apa yang dibahas  di Banmus, seyogianya dibawa ke paripurna untuk dibuat menjadi kesepakatan bersama, katanya.

Dapot Hutabarat meminta maaf kepada sidang yang terhormat, karena apabila tidak mengakomodir permintaan dari Fraksi Persatuan untuk mengagendakkan penandatangan kesepakatan tentang KUA PPAS, maka Fraksi Persatuan akan walk out dari sidang dan tidak ikut dalam pembahasan APBD 2021 dalam sekeci apapun.

 

Penulis : Bahari

Editor   : Spy

News Feed