oleh

Gubsu Instruksikan Bupati-Walkot Atur PPKM, WFH 50%-Mal Tutup Jam 9 Malam

Medan, mitrabhayangkara.com – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi menginstruksikan bupati dan wali kota se-Sumut mengatur pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Kapasitas kantor hingga jam buka mal dibatasi.

Dilihat detikcom, Kamis (14/1/2021), instruksi itu tertera dalam Instruksi Gubsu Nomor 188.54/1/INST/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Sumatera Utara. Instruksi itu diteken Edy pada 13 Januari 2021.

Instruksi ditujukan kepada bupati dan wali kota se-Sumut. Bagian pertama yang diatur dalam instruksi ini adalah pemberlakuan work from home (WFH).

“Membatasi tempat kerja perkantoran dengan menerapkan work from home (WFH) sebesar 50 persen dan work from office (WFO) sebesar 50 persen dengan memberlakukan protokol kesehatan secara ketat,” demikian isi bagian kesatu poin a dalam instruksi itu.

Pada poin berikutnya, usaha yang berkaitan dengan bahan pokok masyarakat diizinkan 100 persen. Jenis usaha konstruksi juga diizinkan beroperasi 100 persen. Namun keduanya diminta mengatur jam operasional dan protokol kesehatan yang ketat.

Selanjutnya, tempat usaha makan dan minum, seperti restoran maupun kafe, diizinkan buka dengan membatasi pengunjung 50 persen. Mal dan tempat hiburan malam diminta membatasi jam operasional.

“Pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mal sampai dengan pukul 21.00 WIB. Pembatasan jam operasional untuk tempat hiburan lainnya (klub malam, diskotek, pub/live music, karaoke keluarga, karaoke eksekutif, bar, griya pijat, SPA, bola gelinding, bola sodok, mandi uap, seluncur dan area permainan ketangkasan) sampai dengan pukul 22.00 WIB,” demikian isi instruksi tersebut.

Tempat ibadah tetap diizinkan digunakan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu, kegiatan sosial kemasyarakatan bisa digelar dengan pembatasan 50 persen dari kapasitas lokasi acara.

Instruksi ini dibuat sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021. Selain itu, Edy membuat instruksi tersebut dengan pertimbangan angka kematian atau case fatality rate serta positivity rate yang di atas nasional.

“Bahwa sampai tanggal 10 Januari 2021 angka kematian (case fatality rate/CFR) di atas rata-rata nasional, yaitu 3,66 persen, dan positivity rate masih tinggi di atas 7,63 persen,” demikian tertulis di surat tersebut.

Instruksi ini berlaku mulai 14 Januari hingga 31 Januari 2021. Instruksi Edy ini juga ditembuskan ke Menko Polhukam, Mendagri, Ketua DPRD Sumut, hingga ketua DPRD di kabupaten/kota se-Sumut.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian membuat instruksi kepada para gubernur dan bupati/wali kota terkait kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat. Instruksi ini terkhusus ditujukan kepada gubernur di 7 provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2021 ini diteken Tito pada Rabu (6/1) dan dipublikasikan pada Kamis (7/1). Selain kepada gubernur, instruksi ini ditujukan terkhusus kepada bupati/wali kota di beberapa wilayah di Jawa Barat: Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cimahi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Bandung Raya; Banten: Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan; Jawa Tengah: Semarang Raya, Banyumas Raya, Surakarta, dan sekitarnya; Daerah Istimewa Yogyakarta: Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo; Jawa Timur: Surabaya Raya dan Malang Raya; dan terakhir Bali: Kota Denpasar dan sekitarnya.

“(Instruksi) mengatur pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan virus COVID-19,” bunyi diktum kesatu Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2021 itu.

 

Sumber : detik.com

Editor    : spy

News Feed