oleh

Kasubag Otonomi Daerah Angkat Bicara Terkait BPK Kampung Penawar Rejo Rangkap Jabatan

Tulang Bawang, mitrabhayangkara.com – Terkait rangkap jabatan yang dilakukan Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Kampung Penawar Rejo, Yudianto, sebagai pelaksana proyek kampung, dan diduga telah melanggar UU No 6 tahun 2014, tentang Desa/Kampung, Kasubag Otonomi Daerah Pemkab Tulang Bawang, Wayan, angkat bicara, Selasa (13/10/2014).

Dikatan Wayan, dirinya baru tau berita tersebut.

“Kami malah baru tau hal ini. Kalau seperti itu beritanya, baiknya headlinenya ditambah dugaan aja. Kalau berita sudah terbit, nanti kita klarifikasi atau konfirmasi ke yang bersangkutan. Kami akan klarifikasi kebenarannya, dan kalau memang benar, nanti biar Inspektorat yang melakukan pemeriksaan lebih lanjut,”ucapnya.

Tertera di UU No 6 Tahun 2014, salah satu larangan kalau BPD/BPK tidak  boleh menjadi sebagai pelaksana proyek.  Sedangkan Kepala Kampung/ Desa saja tidak boleh menjadi pelaksana proyek, apalagi BPK, katanya.

Dalam artian, sebelum menjadi Ketua BPK, mereka adalah anggota. Setelah dipilih oleh anggota, barulah ada ketuanya.

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Tahun Anggaran 2020, di Kampung Penawar Rejo, dalam pelaksanaan pekerjaanya, malah diketuai dan dikelolah oleh Yudianto, selaku Ketua BPK  setempat.

Bupati meresmikan penetapan anggota BPK tidak ada ketuanya, dan anggota BPK juga sewaktu diambil sumpah jabatannya oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, itu tidak ada ketuanya, jelasnya.

Ketua BPK dipilih, setelah anggota BPK diresmikan penetapannya, serta diambil simpah jabatannya oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Artinya, sebelum menjadi Ketua BPK, mereka adalah anggota. Dan itu jelas di UU No 6 Tahun 2014, dimulai dari Bagian Ketujuh (Badan Musyawarah Desa) Pasal 59 hingga Pasal 64. Kemudian yang mengatur pelarangan untuk Badan Musyawarah Desa yakni tertera di Pasal 64  yang berbunyi sebagai Pelaksana Proyek Desa.

Sebab  mereka mendapatkan dana operasional dan tunjangan, yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

Terpisah, Camat Banjar Margo A. Idris, saat dikonfirmasi melalui  WhatsApp, dirinya tidak bisa berkomentar tentang hal ini, karena pekerjaan proyek Pamsimas tersebut adalah wewenang kampung.

“Maaf, saya tidak ada komentar dengan masalah ini, karena ini wewenang kampung, dan saya hanya menghimbau, agar mencari solusinya dan diselesaikan dengan baik,”jelas Camat.

 

Penulis : JN

Editor   : Spy

News Feed