oleh

Oknum Kades di Kayong Utara Diduga Selewengkan Dana Desa

Kayong Utara, mitrabhayangkara.com – Warga masyarakat Desa Lubuk Batu, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Kalbar, menduga dana desa yang dianggarkan oleh Kepala Desa (Kades) Lubuk Batu, pada tahun 2020 untuk pembelian tanah  lapangan bola dan tanah untuk kantor Desa Lubuk Batu, sebesar Rp60 juta, diselewengkan Ibnu selaku Kepala Desa.

Dugaan tersebut disampaikan salah satu warga, berinisial SM, melalui telepon seluler, pada Jum,at (5/11/2021) lalu, sekitar pukul 10.35 WIB.

SM mengatakan penggunaan dana desa tahun 2020 hingga 2021 diduga kuat diselewengkan Kades karena tanpa adanya transparansi terhadap warga.

Lanjut SM, Badri selaku Ketua BPD, Wawan, Wakil Ketua BPD beserta Rapika ,anggota BPD Lubuk Batu telah mengundang Ibnu, pada tanggal 27 September 2021 yang lalu dalam hal  membahas penggunaan dana desa sebesar Rp60 juta yang digunakan untuk pembelian tanah lapangan bola dan kantor desa tanpa adanya melalui musyawarah dengan Ketua BPD serta masyarakat.

Dalam musyawarah tersebut, Kades menyebutkan, dia akan mengembalikan uang sebesar Rp60 juta tersebut dan membuat perjanjian dan ditandatangani dalam perjajian tersebut oleh Kepala Dusun, Jauanis, Ketua BPD, Badri, namun sampai saat ini, belum ada pengembaliannya.

Ibnu selaku Kades saat dikomfirmasi melalui telepon seluler, pada Jum,at (5/11/2021), tidak siap untuk ditemui awak media. Dikatakannya, bahwa dia sudah merialisasikan tanah tersebut di daerah Dusun Selubuk, namun dia belum bisa menunjukkan bukti administrasi pembelian tanah tersebut kepada masyarakat.

Lalu, SM melakukan pengecekan secara fakta lapangan di Dusun Selubuk untuk menemui Masehat, pemilik tanah yang dibeli oleh Kades tersebut dan diakui Masehat bahwa lokasi tersebut selebar 100 meter x panjang 150 meter dengan harga yang sudah dibayarkannya sebesar Rp.24.000,000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan belum menanda tangani surat pelepasan hak, dan uang tersebut dibayarkan Kades kepada Masehat dalam tahun 2021 ini.

Selanjutnya SM juga mengatakan, bahwa Kades juga diduga kuat menyelewngkan anggaran dana desa pada tahun 2019 untuk listrik penerangan daerah desa Lubuk Batu sebesar Rp.173.000,000,- ( seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) plus penarikan kepada masyarakat sebesar Rp.1500,000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui RT untuk pembayaran KWH.

Menurut Juli, pungutan RT tersebut baru dibayarkan Rp.700,000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dalam perjanjiannya setelah berjalan lancar listriknya baru dibayarkan lunas, dan uang tersebut dibayarkan ke Abun, namun SM mendapat info, uang anggaran dana desa tersebut diduga digunakan Ibnu sendiri karena tanpa adanya musyawarah kepada BPD dan perangkat ataupun masyarakat desa.

Uang ADD sebesar Rp.273,000,000,-plus uang pungutan kepada masyarakat sampai saat ini belum ada titik terang, kami masyarakat Lubuk Batu meminta diproses secara hukum dalam dugaan penyelewengan dana desa tersebut, tutup SM.

 

Penulis : BS/SS

Editor   : Spy

News Feed