oleh

Perekrutan THL di Lingkungan Pemkab Pakpak Bharat Disorot Masyarakat

Pakpak Bharat, mitrabhayangkara.com – Perekrutan tenaga harian lepas (THL) di lingkungan Pemkab Pakpak Bharat mendapat sorotan dari masyarakat.

Pasalnya, untuk tahun anggaran 2021, perekrutan THL sesuai dengan Peraturan Bupati no 14 tahun 2021 dan telah diubah dengan Perbup nomor 21 tahun 2021.

Plt Kabag Hukum Sekretariat Daerah Pakpak Bharat, Hanafi Padang SH saat dikonfirmasi media ini, Senin (13/9/2021), terkait perubahan Perbup tersebut mengatakan, bahwa Perbup itu perlu disempurnakan.

Hanafi menjelaskan, salah satu poin penting dari penyempurnaan Perbup tersebut yakni surat kontrak kerjanya tidak ditanda tangani Bupati, melainkan diserahkan langsung kepada OPD masing-masing untuk mengeluarkan SK THL yang bersangkutan.

Dan kenyataan dilapangan, perekrutan THL Pemkab Pakpak Bharat menjadi sorotan masyarakat karena peserta yang mendaftar menjadi THL, banyak persyaratan yang dibutuhkan dan dana yang dikeluarkan oleh peserta. Tetapi setelah melewati beberapa tahapan untuk lulus sebagai peserta dan setelah keluar SK, tidak sesuai dengan lowongan yang dia pilih didalam lamaran kerja.

Apakah penyempurnaan Perbup tersebut sudah sesuai mekanisme perekrutan THL tahun 2021?

Diharapkan peran dari panitia perukrutan haruslah profesional dalam bertugas.

Kalau sudah terjadi hal yang tidak diharapkan, para pelamar THL yang merasa dirugikan tersebut pada siapa mereka mengadu?

Saat dikonfirmasi media melalui aplikasi WA, Kepala BKPSDM Pakpak Bharat mengatakan, bahwa mereka hanya menyeleksi, yang punya pengguna jasa adalah OPD.

“Sesuai tupoksi, bukan saya yang jawab itu yang menyusun formasi adalah bagian organisasi, kami hanya menyeleksi yang menjadi pengguna jasa adalah OPD dan sampai saat ini belum ada yang komplin,” kata Sartono.

 

Penulis : db

Editor   : spy

News Feed