oleh

Tuti Alawiyah : Tak Mampu Atasi Pencemaran Sungai Cileungsi, Kadis LH Sebaiknya Mundur

Bogor, mitrabhayangkara.com – Pencemaran Sungai Cileungsi sudah berulangkali terjadi, harus  ada langkah proaktif dan extra ordinary. Tidak boleh lagi terjadi pencemaran di Sungai Cileungsi.

Pencemaran Sungai Cileungsi dipastikan merugikan masyarakat dan Pemkab Bogor.

“Stop pencemaran Sungai Cileungsi. Tidak ada lagi kata lain, cuma stop. Harus ada kerja ekstra dari Dinas Lungkungan Hidup (DLH),” tegas Tuti Alawiyah, Ketua Komisi 3 DPRD Bogor, Selasa (5 /7/2022).

DLH Kabupaten Bogor, lanjut Tuti, harus proaktif mencegah dan mendeteksi dini terjadinya pencemaran. DLH wajib kerja ekstra untuk selesaikan masalah pencemaran Sungai Cileungsi dan menjamin tidak terulang lagi. DLH juga harus semakin tegas menindak para pencemar.

“Kerja yang ada dan sudah dilakukan masih belum cukup dan harus ditingkatkan karena faktanya pencemaran Sungai Cileungsi itu ada dan berulang terjadi,” tandas Srikandi Gerindra Bogor.

“DLH juga jangan berpuas diri dengan adanya satgas lingkungan, masih kurang dan perlu ada ASN DLH yang ditugaskan khusus secara berkala mengecek dan mengukur kualitas sungai Cileungsi sekaligus melakukan pennindakan, ini yang saya sebut Detektif Lingkungan,” ujar Tuti.

Tuti mengingatkan DLH sebagai OPD yang punya tupoksi, tanggungjawab, dan alokasi APBD untuk menjaga kualitas lingkungan di Kabupaten Bogor.

Dengan tupoksi dan daya dukung anggaran APBD, serta dampaknya bagi masyarakat, pencemaran Sungai Cileungsi harus menjadi fokus utama kerja DLH. Penanganan dan pencegahan pencemaran Sungai Cileungsi menjadi barometer keberhasilan DLH dan kepala dinasnya.

“Saya minta sebagai wakil rakyat yang kebetulan sebagai Ketua Komisi 3, DLH segera selesaikan masalah pencemaran Sungai Cileungsi ini dalam tempo 30 hari kerja. Jika  Kepala Dinasnya merasa tidak mampu dan selalu berkelit bila diberikan masukan ya sebaiknya mundur saja,” tegas Tuti.

Selanjutnya, Tuti juga mengingatkan perangkat daerah untuk tidak tuli dan alergi terhadap masukan dan berbagai pihak demi kemajuan Kabupaten Bogor. Perangkat daerah seperti Kepala Dinas, lanjut Tuti, harus memposisikan diri sebagai pelayan rakyat, harus mau terbuka menerima masukan secara seksama dan dirumuskan secara bijak.

“Pelayan rakyat itu harus mau dengar masukan dari rakyat. Kalau tuli dan gerah dengan masukan dari rakyat atau dari wakil rakyat ya jangan jadi pelayan rakyat, jangan jadi kepala dinas. Segera mundur saja, pejabat seperti ini hanya akan menghambat kemajuan Bogor dan kesejahteraan rakyatnya,” pungkasnya.

Tuti sekali lagi mengingatkan akan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh pencemaran sungai Cileungsi. Selain menyebabkan turunnya kualitas hidup masyarakat disekitar Sungai Cileungsi, bagi Kabupaten Bogor juga kerugian besar, rusak lingkungannya. “Sekali lagi, stop sekarang juga pencemaran Sungai Cileungsi,” tegas Tuti.

 

Penulis : Choky

Editor   : Spy

News Feed